Meski masyarakat Indonesia dikenal dermawan, namun kepercayaan masyarakat Indonesia untuk menyalurkan zakat melalui lembaga amal zakat maupun badan amil zakat dinilai masih kurang. Hal itu dikatakan Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Unissula Olivia Fachrunnisa dalam siaran pers konferensi International ketiga, ASEAN International Conference on Islamic Finance (AICIF).
Pada masa sekarang kegiatan usaha demikian pesat perkembangannya, yang mencakup hal-hal yang dulu tidak pernah terbayangkan akan dilakukan. Dalam hal ini, setiap keahlian dan pekerjaan apa pun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilannya dan pendapatannya mencapai nishab, maka tidak ada alasan untuk menghindari kewajiban zakat.
Dalam pengelolaan zakat di Indonesia selain harus berlandaskan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, juga bersandar pada kepercayaan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang memberi garis pandu kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lembaga amil zakat untuk selalu meningkatkan efektifitas dan efisiensi di pelayanan kepada muzakki dan mustahiq, serta meningkatkan manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan. Hal itu dikatakan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin saat menutup acara Zakat Awards 2015 di Jakarta, Kamis (19/11).
Dalam malam penganugerahan Zakat Award 2015 yang diselenggarakan Ditjen Bimas Islam, Baitul Maal Nangroe Aceh Darussalam dan Baznas Sumatera Barat dan Baznas Jawa Timur menjadi juara pertama, kedua dan ketiga untuk kategori Manajemen Kelembagaan tingkat provinsi. Adapun untuk kategori Pengelolaan Zakat, Baznas Provinsi Banten meraih yang terbaik, mengungguli Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur.
Fiqh Zakat International Conference yang akan diadakan di Hotel Sanway Putra, Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu-Jum’at (25-27/11) mendatang, menurut Ketua Forum Zakat Nur Efendi penting untuk diikuti oleh para pegiat dan pelaku zakat di Indonesia. Karena saat ini banyak isu-isu tentang zakat yang harus disikapi sehingga nantinya ada standard yang sama.
Menurut Sekjen Kemenag Nur Syam setidaknya ada dua Permasalahan zakat di Indonesia saat ini, yang pertama adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat sesuai syariat Islam , dan yang kedua adalah masih banyaknya masyarakat yang cendrung berzakat tanpa melalui lembaga.Padahal menurutnya potensi zakat yang ada mencapai 200 triliun lebih. Hal itu dikatakannya pada acara sarasehan Zakat Nasional 2015
Dengan potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp. 217 triliun, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pusat dan daerah serta Lazis baru baru bisa melakukan pengumpulan zakat sebesar Rp. 3,4 triliun. Karena itu Baznas akan mengoptimalkan pengumpulan dana zakat lewat semua kementerian, lembaga pemerintah, pemda dan perusahaan swasta dan masyarakat muslim. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Baznas, yang juga Guru Besar FEB UGM, Prof. Bambang Sudibyo dalam seminar internasional yang bertajuk Islamic Accounting for Social Welfare di UC UGM..
Untuk penanganan pascabencana kabut asap di Sumatera dan Kalimantan, Lembaga kemanusiaan Dompet Dhuafa bekerja sama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menginisiasi Program Kerja (Pokja) Nasional Kemanusiaan.
Terkait masih minimnya pengumpulan zakat dari kementerian dan lembaga sebagaimana sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3/2014, Deputi IV Kemenko PMK Agus Sartono menawarkan beberapa solusi. Yang pertama ialah menjembatani dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk memudahkan bendahara kementerian dan lembaga melaksanakan tugas.
Untuk memaksimalkan penyaluran dana zakat karyawannya, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada Selasa (10/11) kemarin telah melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan 5 lembaga zakat besar, yaitu Dompet dhuafa, Rumah Zakat, Al-Azhar Peduli Umat, PKPU dan PPPA Daarul Quran.
Berlangganan email newsletter forum zakat untuk mengetahui informasi terupdate dan terkini tentang aktivitas kami.
