Forum Zakat – Zakat sebagai salah satu pilar ekonomi syariah memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan membangun perekonomian yang lebih inklusif. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terutama di era digital yang serba terbuka ini, tantangan besar dalam pengelolaan zakat adalah menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Hal tersebut disampaikan oleh Dwi Arianti Hadiningdyah, Direktur Keuangan Sosial Syariah KNEKS dalam kesempatan Zakat Outlook 2025 pada Selasa (24/12/2024). Kolaborasi antara Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan pemerintah menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan mengoptimalkan manfaat zakat bagi masyarakat.
Beliau menuturkan di era digital saat ini, transparansi dalam pengelolaan zakat lebih mudah dicapai melalui teknologi. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa setiap dana yang terkumpul dan didistribusikan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan dapat dilacak oleh publik.
Kementerian Agama (Kemenag) melalui Bimas Islam, sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat telah meluncurkan berbagai program inovatif sepanjang tahun ini yang diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana sosial. Masyarakat kini dapat lebih mudah mengakses informasi dan memantau penggunaan dana zakat yang dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga zakat.
Masyarakat perlu yakin bahwa dana zakat yang mereka tunaikan tidak hanya digunakan dengan tepat sasaran, tetapi juga dikelola secara transparan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga zakat untuk menyajikan laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh publik. Dengan adanya transparansi, kepercayaan masyarakat akan semakin terbangun serta mendorong makin banyaknya orang untuk menunaikan kewajiban zakat mereka.
Salah satu elemen penting dalam pengelolaan zakat yang transparan adalah validasi penerima manfaat. Pengelola zakat harus memastikan bahwa dana yang terkumpul benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan memenuhi syarat sebagai penerima zakat. Dengan sistem yang baik, lembaga zakat tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan muzakki (pembayar zakat), tetapi juga memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik (penerima zakat).
Validasi penerima manfaat ini harus berbasis pada data yang akurat dan terkini, sehingga kolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintah dan integrasi data sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penerima manfaat zakat adalah mereka yang benar-benar membutuhkan. Di sisi lain juga perlu ada sistem yang memungkinkan pengelola zakat untuk memverifikasi kondisi ekonomi dan sosial penerima manfaat secara teratur.
Pentingnya kolaborasi antara OPZ dan pemerintah makin terasa, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial.
Untuk itu diperlukan kelompok kerja yang melibatkan pihak pemerintah dan OPZ baik di tingkat pusat maupun daerah. Keberadaan Kelompok Data Koordinasi Sosial (KDKS) juga harus dioptimalkan agar data penerima manfaat dapat lebih terintegrasi, sehingga pengelolaan zakat dapat lebih efisien seperti melalui program Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi).
Dengan adanya integrasi data ini, diharapkan penyaluran zakat dapat lebih tepat sasaran dan lebih cepat. Hal ini juga dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Selain itu, koordinasi antara OPZ dan pemerintah juga akan mempermudah penetapan mekanisme zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan (PKP) yang masih menjadi tantangan di lapangan.
Tantangan Global dan Strategi 2025
Menghadapi tantangan global pada tahun 2025, Indonesia perlu menyiapkan strategi untuk melindungi ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dana sosial, termasuk zakat, berpotensi besar untuk menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi masalah ini. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, OPZ dan pemerintah perlu bekerja sama untuk menciptakan program-program yang lebih inovatif dan tepat guna.
Strategi yang tepat dalam pengelolaan zakat harus melibatkan kolaborasi lintas sektoral, baik antara OPZ, pemerintah, dan masyarakat, agar dana zakat dapat disalurkan dengan efisien dan memberikan manfaat yang maksimal. Selain itu, peningkatan literasi zakat dan sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan, agar masyarakat semakin memahami manfaat dan kewajiban membayar zakat sebagai bagian dari kontribusi sosial.
Transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antara OPZ dan pemerintah adalah kunci untuk memastikan bahwa dana zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan untuk melindungi ekonomi nasional, kita perlu mengembangkan sistem pengelolaan zakat yang lebih modern dan terintegrasi. Melalui kolaborasi yang erat, baik dengan pemerintah maupun masyarakat, kita dapat mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih efektif, efisien, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
