Meskipun memiliki beberapa persamaan, namun antara pajak dan zakat menurut KH Didin Hafidudin memiliki berbagai perbedaan yang bersifat prinsip. Perbedaan itu muncul karena nilai, status, dan hukum yang berbeda.

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang diresmikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) awal Agustus lalu, dikritik oleh para akademisi. Mereka menilai pemerintah tak serius dengan pengembangan keuangan syariah, terutama implementasi KNKS.

Keinginan pemerintah agar dana zakat membantu program pemerintah mengatasi kemiskinan dikritisi penggiat dan pemerhati zakat di Indonesia. Ketua Forum Zakat, Nur Efendy mengatakan keinginan itu niatnya bagus, tapi caranya kurang bagus. Menurutnya niat bagus pemerintah itu terkait pengentasan kemiskinan, tapi kalau dana zakat dikelola pemerintah ini yang kurang pas.

Menanggapi rencana pemerintah yang akan memanfaatkan dana zakat untuk kepentingan program pengentasan kemiskinan, Ketua Forum Zakat (FOZ), Nur Efendi menyampaikan bahwa zakat memiliki perlakuan yang berbeda. “Aturan dan goalnya jelas di at-taubah (60), pemerintah memiliki sumber sendiri, pajak dan lain-lain,” ujar Nur.

Daripada menggunakan dana zakat untuk pengentasan kemiskinan, anggota Komsi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid, meminta pemerintah fokus mencari sumber dana lain. Pasalnya, dana zakat terbatas tidak seperti pemerintah yang bisa cari dari berbagai sumber.

Keinginan untuk menebar manfaat luas bagi masyarakat, membawa Elhijab –induk brand dari, DAUKY fashion hijab, Elzatta hijab, Zatta Men, Aira festive dan Hassana dunia hijab, senantiasa mengiringi kegiatan berkaryanya dengan aktivitas berbagi. Dapat dikatakan, keduanya menjadi prinsip yang dipegang Elhijab sejak kehadirannya di tahun 2012.

Hingga saat ini baru 30 persen saja lembaga negara berbasis kementerian dan non-kementerian yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengumpulan zakat. Hal itu dikatakan Direktur Amil Zakat BAZNAS Arifin Purwakananta. Padahal menurutnya, berdasarkan Inpres nomor 3 tahun 2014, pegawai lembaga negara wajib menyetor zakatnya ke BAZNAS.

Perolehan zakat Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia (YPM-BRI) pada bulan Agustus 2016 mencapai angka Rp 8 Miliyar, angka tersebut naik dari semula saat disahkan pada tahun 2001 hanya 400 juta per bulan.

Triliunan dana zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), mulai dilirik oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membantu pendanaan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Dikeluarkannya peraturan direksi yang mewajibkan pemotongan zakat profesi, membuat Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh PLN (Lazis-PLN) mengalami peningkatan penghimpunan dana zakat hingga hampir tiga kali lipat.