Dalam acara Rapat Tahunan Yayasan Baitulmal Ummat Islam Bank Negara Indonesia(BAMUIS BNI) yang dilaksanakan pada Rabu(1/7) kemarin di Gedung Kantor Besar BNI, Jakarta Pusat, Disti Revolin Putra, SH, MH yang menjabat sebagai ketua umum BAMUIS BNI memaparkan bahwa pada tahun 2015 pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang dihimpun BAMUIS BNI diperkirakan akan mencapai Rp.30 miliar, angka tersebut naik 14% dibanding dari tahun 2014 lalu.

Akhirnya pada tanggal 14 Februari 2014 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran PP ini sesungguhnya telah sangat ditunggu-tunggu oleh kalangan praktisi zakat nasional, terutama pasca keputusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review beberapa waktu lalu. PP ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam praktik pengelolaan zakat nasional, sehingga UU yang ada dapat berjalan secara operasional.

Bogor— Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menggelar pengobatan massal di kawasan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan warga dari sembilan desa menjadi pasien di acara ini tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Lembaga amil zakat yang memiliki program layanan kesehatan menyatakan ingin ikut menjadi penyedia layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tujuannya, selain membantu pemerintah, adalah meringankan pengeluaran biaya medis yang selama ini diambil dari pos zakat dan filantropi. Bagaimana prospek sinergi BPJS dan LAZ? Juga, kesulitan apa yang akan dihadapi? Berikut wawancara INFOZplus dengan dr Yahmin Setiawan, MARS. Koordinator Sinergi Kesehatan Forum Zakat, dan Dirut RST Dompet Dhuafa, Parung.

Ruang rapat di lantai 2 Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa itu dingin oleh penyejuk udara. Pada 30 Desember 2013, sehari sebelum tahun berakhir, sepuluh lembaga filantropi yang bergerak di kesehatan, berkumpul di rumah sakit yang terletak di Jalan Raya Parung Bogor itu. Mereka membicarakan hal penting yang akan terjadi tak lama lagi, sebuah dobrakan penting di regulasi kesehatan negeri ini.

JAKARTA—Peraturan Pemerintah No. 14/2014 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. Pengumpulan zakat melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: a. Lembaga negara; b. Kementerian/LKNP; c. BUMN; d. Perusahaan swasta nasional dan asing; e. Perwakilan RI di luar negeri; f. Kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; dan g. Masjid negara.

JAKARTA—Peraturan Pemerintah (PP) No 14/2014 tentang pengelolaan zakat telah ditandatanganinya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Februari 2014 . Menurut Irfan Beik, staf ahli Baznas, kehadiran PP ini memperkuat arsitektur perzakatan nasional.