Ketika ‘Coret Bansos’ Menjadi Alat untuk Hukum Keluarga Miskin

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
ketika bansos dihentikan

Oleh: Muhammad Anwar, Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS)

Jika negara sibuk menyeleksi siapa yang pantas menerima bansos, terutama dengan mencoret yang terindikasi terpapar judol. Sementara ekosistem yang memungkinkan perjudian terus beroperasi tidak diberantas sampai ke akarnya, maka kebijakan tersebut hanya akan menghadirkan penderitaan baru bagi keluarga miskin.

Ada yang janggal dalam cara negara menangani persoalan judi online (judol). Ketika ratusan ribu keluarga penerima manfaat (KPM) bansos terindikasi terlibat judi online, tindakan yang diambil justru mencoret KPM tersebut dari daftar penerima bantuan sosial. Seolah-olah persoalan judi online pada kelompok miskin dapat diselesaikan dengan menghentikan bantuan kepada mereka yang terjerat di dalamnya.

Pada Juli 2025, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa 603.999 KPM terindikasi terlibat judi online berdasarkan pemadanan data dengan PPATK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 228.048 KPM tidak lagi menerima bansos pada triwulan II 2025, sementara 375.951 lainnya masih dievaluasi.

Angka tersebut melonjak drastis pada 2026. Dari laman Kementerian Sekretariat Negara, Berdasarkan hasil pencocokan data Kemensos dan PPATK untuk evaluasi penyaluran bansos triwulan II 2026, sebanyak 1.494.652 KPM penerima Program Sembako terindikasi melakukan transaksi judi online. Dari jumlah tersebut, 794.475 KPM juga tercatat sebagai penerima PKH. Pada Agustus 2026, Kemensos menyatakan penyaluran bantuan kepada kelompok tersebut ditangguhkan sementara sambil menunggu proses verifikasi.

Temuan ini tentu memprihatinkan. Dana yang seharusnya menopang kebutuhan dasar keluarga miskin justru berpotensi terseret ke dalam aktivitas perjudian. Namun, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar yaitu apakah mencabut bansos merupakan solusi untuk memberantas judi online? atau Kebijakan tersebut justru berisiko mencabut perlindungan sosial dari masyarakat miskin, sementara akar persoalan yang menjerat mereka tidak terselesaikan.

Judi Online Adalah fenomena hilir

Judi online bukan semata-mata persoalan perilaku individual. Ia merupakan fenomena hilir yang hulunya bersumber dari kombinasi lemahnya penegakan hukum, tekanan ekonomi, dan kerentanan psikologis.

Kita perlu melihat persoalan ini dari dua sisi. Pertama, sisi penawaran yaitu bagaimana industri perjudian ilegal dapat beroperasi, menjangkau masyarakat, mempromosikan produknya, mengelola transaksi, dan terus muncul meskipun jutaan konten telah diblokir. Kedua, sisi permintaan yaitu mengapa begitu banyak orang terutama masyarakat miskin tertarik untuk berjudi, bahkan ketika mereka mengetahui risiko kehilangan uang?

Pada sisi penawaran, yang menjadi persoalan utamanya adalah penegakan hukum. Pemerintah tidak cukup hanya memblokir situs yang muncul hari ini, sementara situs lain dapat kembali beroperasi esok hari bahkan dengan jumlah yang lebih banyak. Pemberantasan harus menyasar bandar, operator, jaringan rekening penampung, penyedia sarana pembayaran, promotor, dan aliran dana hasil perjudian.

Besarnya persoalan ini terlihat dari catatan PPATK. Sepanjang Semester I 2026, perputaran dana judi online mencapai Rp86,82 triliun dalam 467,32 juta transaksi. Nilai deposit bahkan mencapai Rp22,05 triliun melalui 226,76 juta transaksi. Meski perputaran dana menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, frekuensi transaksi justru meningkat tajam. Ini menunjukkan bahwa judi online masih menjadi persoalan sosial-ekonomi berskala nasional.

Jika negara sibuk menyeleksi siapa yang pantas menerima bansos, terutama dengan mencoret yang terindikasi terpapar judol. Sementara ekosistem yang memungkinkan perjudian terus beroperasi tidak diberantas sampai ke akarnya, maka kebijakan tersebut bukan hanya akan menghadirkan penderitaan baru bagi keluarga miskin.

Pada sisi permintaan, kita perlu memahami kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang terjerat judi online.

Bagi sebagian masyarakat miskin, judi online bukan semata-mata aktivitas mencari hiburan. Ia juga bisa menjadi fantasi bahkan harapan tentang mobilitas ekonomi yang instan. Ketika penghasilan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pekerjaan sulit diperoleh, dan kesempatan memperbaiki taraf hidup terasa semakin sempit, janji mendapatkan uang berlipat dalam waktu singkat menjadi sangat menggoda.

Inilah paradoks kemiskinan. Orang yang paling sedikit memiliki sumber daya justru dapat terdorong mengambil risiko finansial paling besar karena merasa tidak memiliki banyak pilihan.

Bansos yang diterima mungkin hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokok. Sementara itu, judi online menawarkan imajinasi tentang perubahan nasib dalam satu kali taruhan. Harapan mendapatkan keuntungan besar mengalahkan kalkulasi rasional mengenai kemungkinan kehilangan uang.

Tentu, kemiskinan tidak otomatis membuat seseorang berjudi. Banyak keluarga miskin yang mampu mengelola keuangan dengan baik dan tidak pernah menyentuh perjudian. Namun, kemiskinan, ketidakpastian pendapatan, dan tekanan hidup dapat menjadi faktor kerentanan yang meningkatkan risiko seseorang terjerat praktik perjudian.

Di sinilah negara perlu hadir. Pemerintah semestinya tidak hanya bertanya mengapa orang miskin berjudi, tetapi juga mengapa praktik perjudian ilegal begitu mudah menjangkau mereka dan mengapa tawaran keuntungan instan terasa lebih menarik daripada prospek ekonomi yang tersedia.

Selain itu, rendahnya literasi digital dan keuangan juga menjadi bagian dari masalah struktural. Banyak orang mungkin memahami bahwa judi berisiko merugikan. Namun, memahami risiko tidak selalu berarti mampu mengendalikan dorongan untuk terus bermain. Apalagi ketika berhadapan dengan sistem permainan yang dirancang untuk mempertahankan keterlibatan pengguna.

Masyarakat perlu memahami bahwa judi online bukan instrumen investasi, bukan pekerjaan sampingan, dan bukan jalan keluar dari kemiskinan. Peluang kemenangan yang ditampilkan tidak boleh disamakan dengan peluang memperoleh penghasilan yang stabil.

Program literasi keuangan harus menjangkau kelompok rentan dengan pendekatan yang sesuai dengan pengalaman hidup mereka. Bukan sekadar seminar atau kampanye formal, tetapi pendidikan yang menjelaskan bagaimana mekanisme perjudian bekerja serta bagaimana proses kecanduan terbentuk.

‘Kebijakan Coret Bansos’ Bukan Alat untuk Menghukum Si Miskin.

Di sinilah letak persoalan kebijakan pencoretan penerima bansos. Tentu, negara berhak melakukan verifikasi kelayakan dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Jika seseorang terbukti tidak lagi memenuhi kriteria penerima, atau terjadi penyalahgunaan yang memenuhi dasar hukum dan ketentuan program, evaluasi dapat dilakukan.

Ada beberapa persoalan yang harus dijawab sebelum pencabutan dilakukan. Apakah transaksi benar-benar dilakukan oleh penerima manfaat atau digunakan oleh anggota keluarga lain, lalu apakah identitas atau rekening disalahgunakan, Berapa nilai transaksi dan bagaimana frekuensinya, Apakah sudah ada indikasi adiksi, dan yang terpenting, apakah keluarga tersebut masih memenuhi kriteria kemiskinan?

Jangan sampai kesalahan satu anggota keluarga justru membuat seluruh anggota keluarga kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar. Anak-anak, lansia, dan anggota keluarga lain yang tidak terlibat tidak boleh ikut menanggung konsekuensi dari perilaku orang lain.

Misalnya, ketika orang tua atau anggota keluarga terindikasi berjudi, anak-anak justru ikut kehilangan hak atas Kartu Indonesia Pintar (KIP), sementara anggota keluarga lain terancam kehilangan jaminan kesehatan melalui KIS atau BPJS PBI. Bahkan, keluarga tersebut berisiko masuk daftar hitam sehingga tidak lagi dapat mengakses berbagai program bansos.

Menghentikan bantuan tanpa memastikan keberlanjutan perlindungan sosial juga berisiko memperburuk kondisi keluarga yang justru sedang mengalami kerentanan ekonomi.

Rekomendasi Kebijakan

Pemberantasan judi online membutuhkan kebijakan yang lebih komprehensif. Setidaknya ada lima agenda yang perlu menjadi prioritas.

Pertama, memperkuat penegakan hukum terhadap bandar dan jaringan perjudian. Pemerintah harus memprioritaskan pembongkaran operator, pemilik jaringan, rekening penampung, aliran dana, serta aktor yang memperoleh keuntungan dari bisnis perjudian ilegal. Pemblokiran situs harus diikuti penyidikan dan penindakan terhadap aktor di belakangnya.

Kedua, mengembangkan kebijakan perlindungan sosial yang tidak mengorbankan keluarga miskin. Indikasi transaksi judol harus menjadi pintu masuk untuk verifikasi dan asesmen, bukan mekanisme pencoretan otomatis.

Dan jika memang terbukti disalahgunakan, sanksi sebaiknya dibatasi pada bantuan tunai yang relevan dengan potensi penyalahgunaan tersebut. Terlalu berlebihan jika seluruh akses perlindungan sosial keluarga miskin ikut dicabut, termasuk bantuan pangan, beasiswa pendidikan melalui KIP, serta jaminan kesehatan BPJS Kesehatan PBI/KIS. Program-program tersebut memiliki tujuan dan penerima manfaat yang berbeda. Pencabutan secara menyeluruh justru berisiko mengorbankan hak dasar anggota keluarga lain yang tidak terlibat.

Ketiga, memperkuat literasi keuangan dan digital bagi kelompok rentan. Edukasi harus diarahkan pada pemahaman tentang mekanisme permainan, risiko kehilangan uang, jebakan psikologis, dan pengelolaan keuangan rumah tangga. 

Intinya, negara harus membedakan antara memberantas kejahatan perjudian dan menangani masyarakat yang terjerat di dalamnya. Bandar dan jaringan yang mengambil keuntungan dari penderitaan masyarakat harus menjadi sasaran utama penegakan hukum. Sementara itu, masyarakat yang mengalami kerentanan dan adiksi membutuhkan perlindungan serta pemulihan.

Judi online adalah masalah struktural yang membutuhkan jawaban struktural. Jangan sampai negara gagal memberantas bisnis judinya, lalu justru mencabut hak dasar orang-orang yang terjerat di dalamnya.

Publikasi Forum Zakat

Unduh Publikasi

Isi nama, email, dan nomor HP Anda untuk mengunduh publikasi ini secara gratis.