Ruang Tengah Roadmap Palestina Merdeka, Soroti Risiko Board of Peace dan Posisi Indonesia

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Roadmap Palestina Merdeka

Forum Zakat, Jakarta — Isu kemerdekaan Palestina dan dinamika geopolitik global menjadi fokus diskusi Ruang Tengah: Roadmap Palestina Merdeka yang digelar di Sekretariat Forum Zakat pada Selasa, 24 Februari 2026. Forum ini merupakan bagian dari penguatan kapasitas dan perspektif strategis bagi tim sekretariat FOZ dalam membaca isu-isu global yang berdampak pada agenda kemanusiaan.

Diskusi menghadirkan Prof. Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., M.Ag., Ph.D., Guru Besar Bidang Hukum dan Kesejahteraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang memaparkan tinjauan historis, hukum internasional, dan geopolitik terkait penjajahan Palestina oleh Israel.

Dalam paparannya, Prof. Heru menegaskan bahwa konflik yang berlangsung sejak 1948 tidak dapat dilepaskan dari rangkaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat, mulai dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, penjajahan, praktik apartheid, hingga pelanggaran hukum perang internasional. Ia menyinggung tragedi Nakba 1948 sebagai titik balik pengusiran besar-besaran warga Palestina dari tanahnya, yang dampaknya masih terasa hingga kini.

Blokade Gaza sejak 2007, fragmentasi wilayah Tepi Barat pasca Perjanjian Oslo, serta ketimpangan korban jiwa dalam berbagai eskalasi konflik menjadi indikator krisis kemanusiaan yang belum menemukan solusi adil dan berkelanjutan.

Sorotan khusus diberikan pada pembentukan Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada September 2025. Menurut Prof. Heru, forum tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait legitimasi dan prinsip multilateral, terutama karena dinilai tidak melibatkan Palestina secara proporsional sebagai pihak yang terdampak langsung.

“Setiap inisiatif perdamaian harus memastikan prinsip keadilan dan self-determination tetap menjadi fondasi. Tanpa itu, forum perdamaian berpotensi menjadi arena politik baru,” jelasnya.

Diskusi juga menyinggung posisi Indonesia yang selama ini dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui forum internasional. Keterlibatan dalam arsitektur geopolitik baru dinilai perlu dicermati secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi penyimpangan dari prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Bagi Forum Zakat, forum ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan perspektif kemanusiaan. Solidaritas terhadap Palestina, ditegaskan dalam diskusi, harus dibangun di atas analisis hukum yang kuat, strategi diplomasi yang bijak, serta komitmen konstitusional terhadap keadilan global.

Melalui Ruang Tengah, FOZ berupaya memastikan bahwa isu Palestina tidak sekadar menjadi respons emosional, melainkan dipahami secara komprehensif sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan kemanusiaan yang lebih luas.