
Forum Zakat — Menjelang pelaksanaan Zakat Goes To Campus (ZGTC) Chapter Semarang, digelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Jawa Tengah yang dipandu oleh Sherly Annavita pada Jumat (5/12). Forum ini menghadirkan perwakilan dari Dinas Sosial Jawa Tengah, Bappeda, Biro Kesejahteraan Rakyat, Baznas Jawa Tengah, Bank Indonesia Jawa Tengah, akademisi Universitas Universitas Diponegoro, media massa, serta berbagai lembaga amil zakat di provinsi tersebut.
Diskusi dibuka dengan pembahasan bahwa ukuran kemiskinan tidak tunggal dan dapat dilihat dari banyak aspek, baik komponen makanan maupun nonmakanan. Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Arif Mustofa, menjelaskan bahwa BI selama ini fokus memberikan “kail” dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM. “Kami membina kelompok sustain, rata-rata istri nelayan, agar bisa mengolah hasil tangkapan suaminya. Harapannya mereka naik kelas,” ujarnya. BI Jateng juga mendorong digitalisasi UMKM dan bazar pemasaran, serta pada tahun ini menghimpun wakaf sebesar Rp4 miliar bekerja sama dengan Dompet Dhuafa.
Dari sisi pengawasan, media menekankan pentingnya transparansi. Nugroho dari Suara Merdeka menyebut media berperan memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan akuntabel. “Yang kami lihat bukan hanya bantuan tepat sasaran, tapi juga apakah data valid, alur distribusi berjalan, dan tidak ada tumpang tindih. Anggaran harus jelas, terbuka, dan bisa diakses publik,” katanya. Ia juga menyinggung adanya kasus penyimpangan dalam penyaluran bansos akibat minimnya pengawasan dan validasi penerima.
Moderator Sherly Annavita mencatat bahwa tantangan kemiskinan di Jawa Tengah adalah urusan bersama, dan diskusi perlu mengerucut pada empat poin: kesepakatan standar kemiskinan di Jawa Tengah, penyusunan program prioritas lintas lembaga, pemanfaatan data-driven program termasuk orkestrasi pengelolaan dana zakat, serta pembagian peran antara kampus, lembaga zakat, pemerintah, dan sektor swasta.
Dari Biro Kesejahteraan Rakyat Jawa Tengah, Gunawan Sudharsono menekankan pentingnya menyadari bahwa zakat adalah kewajiban. Ia berharap forum seperti ini tidak berhenti sebagai diskusi semata. “FGD ini jangan menguap begitu saja. Harus ada langkah strategis bersama,” ujarnya.
Perwakilan Baznas turut mengingatkan bahwa persoalan pertama dalam isu zakat adalah rendahnya literasi masyarakat. Aktivasi diskusi publik, termasuk melalui media, dinilai penting untuk memperkuat kesadaran zakat dan memastikan pemanfaatannya optimal.
Dinas Sosial Jawa Tengah dalam sesi penutup kembali menekankan dua poin utama: literasi dan kolaborasi. Dinsos menilai banyak program pengentasan kemiskinan dapat terwujud melalui kerja sama non-APBD, baik dari lembaga zakat maupun CSR. “Jika lembaga zakat membutuhkan data untuk penyaluran, dapat menghubungi Dinsos atau Bappeda,” ujar perwakilannya.
Perwakilan LAZ Baiturrahman juga menyampaikan agar forum ini tidak berhenti pada wacana, melainkan memiliki tindak lanjut yang jelas. Ia menegaskan bahwa lembaga zakat telah menjalankan penyaluran dengan standar ketat karena setiap lembaga beroperasi berdasarkan izin resmi dan berada di bawah pemantauan regulasi.
FGD ditutup dengan seruan bersama untuk memperkuat literasi dan kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, sekaligus mengoptimalkan peran strategis zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.









