Forum Zakat menekankan pentingnya pemisahan dana, kepatuhan syariah, serta model kepesertaan bertingkat agar sinergi dana umat melalui Sovereign Halal Fund (SHAF) dapat berjalan tanpa mengabaikan karakter dan kapasitas masing-masing lembaga.
Gagasan pembentukan Sovereign Halal Fund (SHAF) sebagai wadah sinergi pengelolaan dana umat membuka peluang penguatan ekosistem keuangan sosial Islam di Indonesia. Melalui pengelolaan yang terencana, platform ini berpotensi mendukung optimalisasi manajemen kas lembaga, meningkatkan kapasitas amil, serta memperbesar manfaat sosial yang diterima masyarakat.
Namun, sinergi pengelolaan dana umat tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam. Setiap instrumen dana sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, memiliki karakteristik, ketentuan syariah, serta kebijakan pengelolaan yang berbeda. Karena itu, gagasan SHAF perlu dirancang dengan tata kelola yang jelas dan mempertimbangkan kondisi lembaga pengelola dana umat.
Dalam rekomendasinya terkait FGD Tata Kelola Sinergi Dana Umat Melalui Sovereign Halal Fund yang diselenggarakan oleh BPKH dan PSEBI Universitas Padjadjaran pada 19 Oktober 2026, Ketua Umum Forum Zakat (FOZ), Wildhan Dewayana, menekankan bahwa pengembangan SHAF harus tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian, kepatuhan syariah, dan perlindungan terhadap hak penerima manfaat.
Salah satu perhatian utama adalah karakter dana zakat yang terikat pada ketentuan delapan golongan penerima (asnaf) dan prinsip fauriyyah, yaitu kewajiban untuk segera menyalurkan dana kepada mustahik. Karakter ini membuat dana zakat memiliki fleksibilitas yang berbeda dibandingkan dana infak, sedekah, maupun wakaf.
Oleh sebab itu, penempatan dana zakat dalam instrumen investasi jangka panjang perlu mendapat kajian fikih dan regulasi yang komprehensif. Pemanfaatannya, apabila dimungkinkan, harus memenuhi ketentuan syariah secara ketat, termasuk memastikan hak mustahik tetap terlindungi dan kebutuhan penyaluran tidak terganggu.
Sementara itu, dana infak dan sedekah tidak terikat serta hak amil memiliki ruang fleksibilitas yang relatif lebih besar untuk dikaji dalam skema pengelolaan treasury. Meski demikian, setiap penempatan tetap harus memperhatikan keamanan pokok dana, likuiditas, dan pemisahan pencatatan agar tidak terjadi percampuran status kepemilikan antardana.
Tata kelola harus melindungi dana umat
FOZ memandang bahwa SHAF perlu membedakan secara tegas antara lapis treasury untuk pengelolaan likuiditas jangka pendek dan lapis investasi pembangunan sektor riil. Bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), keterlibatan perlu dibatasi pada fungsi pengelolaan likuiditas yang aman dan sesuai ketentuan.
Orientasi pengelolaan dana umat juga tidak boleh bergeser menjadi pencarian keuntungan finansial bagi lembaga. Imbal hasil dari penempatan dana, apabila ada, perlu dikembalikan untuk menambah manfaat dana sosial atau mendukung program bagi penerima manfaat. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan tidak semata-mata diukur dari Financial Return on Investment (FROI), tetapi terutama dari dampak sosial yang dihasilkan atau Social Return on Investment (SROI).
Aspek transparansi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Lembaga perlu memiliki mekanisme pelaporan yang mampu menjelaskan porsi dana yang ditempatkan, instrumen yang digunakan, risiko yang dihadapi, serta manfaat yang dihasilkan. Dukungan audit keuangan dan audit syariah diperlukan untuk memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, diperlukan kejelasan regulasi dan pengawasan lintas sektor. Kajian fatwa dari DSN-MUI, kebijakan otoritas terkait, serta infrastruktur pertukaran data antarlembaga menjadi bagian dari ekosistem pendukung yang perlu disiapkan sebelum SHAF diterapkan secara lebih luas.
Mengakomodasi keragaman kapasitas lembaga zakat
Hal lain yang menjadi perhatian FOZ adalah keberagaman kapasitas OPZ di Indonesia. Lembaga zakat memiliki skala organisasi, kemampuan finansial, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, hingga pola penghimpunan dan penyaluran yang berbeda-beda.
Sebagian LAZ berskala nasional atau korporasi telah memiliki sistem keuangan dan sumber daya manusia yang mendukung pengelolaan likuiditas secara terukur. Namun, lembaga berskala daerah, yayasan, masjid, maupun sekolah dapat memiliki pola arus kas yang lebih dinamis dan sangat bergantung pada momentum penghimpunan serta kebutuhan penyaluran.
Kondisi tersebut membuat penerapan satu standar kepesertaan bagi seluruh lembaga berpotensi tidak sesuai dengan realitas ekosistem zakat. Karena itu, FOZ mengusulkan pendekatan tiering system atau kepesertaan bertingkat.
Dalam usulan tersebut, lembaga dengan kapasitas kelembagaan, finansial, audit, sumber daya manusia, dan teknologi yang memadai dapat menjadi partisipan langsung. Sementara itu, lembaga yang memiliki tata kelola keuangan sehat tetapi belum memenuhi kapasitas untuk berpartisipasi secara mandiri dapat difasilitasi melalui skema agregasi atau lembaga penghubung (apex institution).
Adapun lembaga yang masih dalam tahap penguatan tata kelola perlu diarahkan untuk memprioritaskan pembenahan sistem penghimpunan, pencatatan, dan penyaluran. Pendekatan ini penting agar keterlibatan dalam SHAF tidak justru menambah risiko yang berada di luar kemampuan pengelolaan lembaga.
Khusus bagi LAZ berbasis organisasi kemasyarakatan (ormas), skema agregasi internal melalui kantor pusat dapat menjadi salah satu alternatif. Dengan model tersebut, kantor pusat berperan mengonsolidasikan dana mengendap dari cabang yang telah memenuhi persyaratan tata kelola. Partisipasi juga dapat dimulai melalui dana nonzakat, sembari memperkuat sistem pelaporan dan kapasitas pengelolaan di tingkat cabang.
FOZ sebagai penghubung penguatan ekosistem
Dalam pengembangan SHAF, FOZ juga dapat mengambil peran sebagai platform koordinasi gerakan zakat. Peran tersebut antara lain melalui penyusunan standar operasional pengelolaan treasury zakat, fasilitasi peningkatan kapasitas amil, serta advokasi kebijakan bersama otoritas dan pemangku kepentingan terkait.
Penguatan kapasitas menjadi kebutuhan penting karena pengelolaan treasury dan manajemen risiko membutuhkan kompetensi yang berbeda dari pengelolaan program penyaluran. Lembaga perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memahami manajemen likuiditas, pengelolaan portofolio, analisis risiko, dan kepatuhan syariah. Kesiapan sistem teknologi juga diperlukan agar posisi dana dapat dipantau secara akurat dan transparan.
Sebagai langkah awal, pengembangan SHAF dapat dilakukan secara bertahap melalui kajian hukum dan fikih yang komprehensif, dilanjutkan dengan proyek percontohan yang melibatkan lembaga-lembaga dengan tata kelola memadai. Pada tahap awal, pengujian dapat difokuskan pada dana nonzakat, seperti infak tidak terikat dan hak amil, sebelum mempertimbangkan skema lain berdasarkan hasil kajian dan evaluasi.
Bagi FOZ, sinergi pengelolaan dana umat melalui SHAF pada dasarnya merupakan peluang untuk memperkuat ekosistem keuangan sosial Islam. Namun, peluang tersebut harus berjalan beriringan dengan perlindungan dana umat, pemenuhan ketentuan syariah, transparansi, serta penghormatan terhadap otonomi dan karakter masing-masing lembaga.
Dengan tata kelola yang tepat, SHAF diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi yang memperkuat kapasitas lembaga dan memperluas manfaat dana umat, tanpa menggeser misi utama gerakan zakat dalam melayani dan memberdayakan mustahik.
