UU No. 23 Tahun 2011 mengubah arah pengelolaan zakat nasional secara mendasar. Di bawah UU No. 38/1999, negara dan masyarakat sipil sama-sama berperan sebagai pengelola. Regulasi baru menggantinya dengan model sentralisasi yang menempatkan BAZNAS sebagai operator utama, sementara Lembaga Amil Zakat (LAZ) bergeser ke posisi pembantu. Sejak berlaku efektif pada 25 November 2016, kebijakan ini memicu kegelisahan di kalangan pegiat zakat. Lalu apa dampaknya bagi lembaga amil, muzaki, dan mustahik di lapangan?
Evaluasi Pelaksanaan UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat menjawab pertanyaan tersebut lewat riset lapangan Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) yang dipimpin Yusuf Wibisono. Tim peneliti menemukan bahwa pendirian BAZNAS di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berjalan tanpa syarat. Pendirian LAZ justru menghadapi perizinan yang sangat ketat. Amil tradisional yang belum berizin terancam pidana, padahal masyarakat sudah lama mempercayai mereka. Pembatasan ini ikut mempersempit pilihan muzaki dalam menyalurkan zakat dan mengurangi akses mustahik terhadap manfaatnya. Riset ini juga mencatat konflik regulasi di Aceh antara UU No. 23/2011 dan kerangka hukum khusus Aceh.
Buku setebal 188 halaman ini membedah PP No. 14/2014, Peraturan BAZNAS, Qanun Aceh No. 10/2018, dan sejumlah Perda zakat. Penulis menutup kajian dengan rekomendasi kebijakan yang berangkat dari satu temuan penting. Sistem desentralisasi selama tiga dekade terbukti mendorong transparansi, akuntabilitas, dan inovasi program di seluruh organisasi pengelola zakat. Pengambil kebijakan, akademisi, dan pegiat zakat yang mengawal revisi UU Zakat dapat menjadikan buku ini rujukan berbasis bukti.
Ingin menelaah temuan lengkapnya? Unduh buku Evaluasi Pelaksanaan UU 23/2011 secara gratis.
