JAKARTA—Peraturan Pemerintah No. 14/2014 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. Pengumpulan zakat melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: a. Lembaga negara; b. Kementerian/LKNP; c. BUMN; d. Perusahaan swasta nasional dan asing; e. Perwakilan RI di luar negeri; f. Kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; dan g. Masjid negara.

JAKARTA—Peraturan Pemerintah (PP) No 14/2014 tentang pengelolaan zakat telah ditandatanganinya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Februari 2014 . Menurut Irfan Beik, staf ahli Baznas, kehadiran PP ini memperkuat arsitektur perzakatan nasional.

Malang—12 riders Ekspedisi Nusantara Honda tiba di Kota Malang, Kamis (6/3/2014). Rencananya mereka akan berangkat ke Bromo, berlanjut ke Banyuwangi untuk melakukan aksi sosial berupa zakat oksigen.

Sinergi strategis, di antaranya Forum Zakat menjadi bagian dari tim penyusun PSAK 109 yang mengatur tentang keuangan zakat dan pengelolaan satu pintu mustahik melalui program BPJS. Dua hal ini sangat strategis karena terkait dengan sistem keuangan dan pengelolaan kesehatan di Indonesia. Hal ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dan mempermudah mustahik mendapatkan pelayanan yang baik.

Periode kepengurusan Forum Zakat periode 2012-2015 akan segera berakhir. Kepengurusan yang dipimpin Sri adi Bramasetya sebagai Ketua Umum dan Bambang Suherman sebagai Sekretaris Jenderal telah mengabdi untuk kepentingan perzakatan nasional hampir selama tiga tahun. Ini artinya, estafet kepemimpinan FOZ akan segera dialihkan kepada generasi berikutnya.