Besarnya potensi zakat di Indonesia membuat Presiden Joko Widodo ingin agar dana sosial keagamaan seperti wakaf dan zakat digunakan untuk upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini disampaikannya saat Peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Peresmian Pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAE) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/7).

Melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016, Presiden Joko Widodo Kamis (27/7) meluncurkan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). peluncuran tersebut sekaligus meresmikan pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (SILAKNAS) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).

Saat ini , Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Filantropi Indonesia (FI) tengah menginisiasi perumusan Fiqih Zakat on Sustainable Development Goals (SDGs). Hal itu dikatakan tim Perumus Fiqih Zakat on SDGs, M. Maksum.

Kepercayaan publik kepada lembaga zakat setiap tahun semakin meningkat,hal itu dibuktikan dengan penghimpunan zakat yang terkumpul dari beberapa lembaga zakat dan badan amil zakat selalu meningkat.

Badan Pusat Statistik ( BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang. Angka ini naik sekitar 6.900 orang dibandingkan September 2016.

Sekalipun nuansa liburan masih terasa di berbagai kota, namun geliat dakwah Laznas BMH di berbagai wilayah segera tancap gas. Hal itulah yang dilakukan oleh BMH Gerai Kutai Kartanegara yang bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan dalam sebulan ke depan. Sebanyak 42 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan menjalani Program Kuliah Dakwah di sejumlah desa di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.

Pada Ramadhan 2017 lalu, Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) telah menyalurkan zakat senilai Rp78 miliar. Angka tersebut meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp35 miliar.

Untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat, Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU), menandatangani nota kesepahaman. Acara tersebut dilakukan Sri Mulyani bersama Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang dilakukan secara terpisah melalui video conference, dari Jayapura.

Dalam 10 tahun terakhir ini, antusiasme muslim dalam memanfaatkan filantropi Islam meningkat cukup signifikan, termasuk dalam memanfaatkan lembaga zakat. Bahkan lembaga zakat di Indonesia telah diakui eksistensinya di tingkat nasional bahkan hingga internasional.