Forum Zakat – Ketua Bidang III Jaringan dan Kolaborasi Forum Zakat (FOZ), Kholaf Hibatulloh, memaparkan perkembangan situasi darurat bencana di Sumatera dan Aceh dalam CEO OPZ Forum 2025 pada Rabu (3/12). Dalam paparannya, ia menguraikan gambaran kedaruratan yang sangat besar, dengan data awal menunjukkan sekitar 400 orang hilang, lebih dari 700 orang meninggal dunia, dan jutaan warga terpaksa mengungsi.
Menurutnya, kondisi ini menuntut respon cepat sekaligus strategi jangka panjang karena perhatian publik biasanya menurun setelah fase darurat berlalu, sementara kebutuhan terbesar justru muncul pada tahap rehabilitasi dan pemulihan.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, FOZ Bidang III menyampaikan kerangka kolaborasi yang telah disiapkan melalui mekanisme Joint Protocol. Dalam skema ini, setiap OPZ tetap menyalurkan bantuan menggunakan mekanisme internal masing-masing, namun seluruh respon dipetakan dan dilaporkan agar dapat dihimpun dalam laporan kolektif nasional.
FOZ juga membentuk Pos Koordinasi Wilayah (poswil) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dipimpin FOZ Wilayah karena mereka dinilai paling memahami medan dan akses lapangan. Poswil bertugas mengatur titik respon, kebutuhan logistik, serta jalur distribusi, sementara FOZ nasional memperkuat publikasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan.
Kolaborasi lintas-lembaga juga diperluas melalui kemitraan logistik dengan TNI AL, IPCN (Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara), dan TNI AU untuk mengatasi hambatan akses, lonjakan harga, dan mahalnya distribusi. TNI AL menyediakan pengiriman kapal secara gratis, sementara IPCN membuka layanan pengiriman port to port tanpa biaya dari Surabaya dan Jakarta, masing-masing dengan kapasitas hingga 300 ton per pelabuhan.
Sementara itu, sinergi dengan TNI AU untuk pengiriman cepat ke titik-titik yang sulit dijangkau jalur darat. Skema ini bukan hanya menekan biaya logistik, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk penyelenggaraan seremoni pelepasan bantuan yang melibatkan gubernur atau bupati.
Kholaf juga menyoroti persoalan koordinasi nasional, khususnya rendahnya pelaporan aktivitas OPZ kepada Desk Relawan BNPB. Kondisi ini membuat kontribusi zakat sering kali tidak tercatat dalam dashboard resmi kebencanaan negara, sehingga OPZ tampak tidak berkontribusi padahal terjun langsung di lapangan. Ia menegaskan perlunya disiplin pelaporan agar kerja-kerja kemanusiaan OPZ tercatat sebagai bagian dari respon nasional.
Hingga 30 November, FOZ telah menghimpun data sementara intervensi anggota di Sumatera dan Aceh yang mencakup layanan logistik, SAR, kesehatan, pangan dan nutrisi, WASH, shelter dan permukiman, psikososial, hingga pendidikan. Jumlah lembaga yang melaporkan aktivitasnya disebut akan terus bertambah seiring update dari anggota FOZ di lapangan.
Melengkapi pemaparan, FOZ memberikan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat kolaborasi, di antaranya memaksimalkan skema pengiriman IPCN, menetapkan jatah tonase per lembaga agar persiapan lebih cepat, melakukan seremoni pelepasan bantuan bersama pemerintah daerah, serta menghindari pengiriman pakaian bekas yang kerap menjadi limbah di lokasi bencana. FOZ juga menekankan pentingnya memastikan barang yang dikirim benar-benar relevan dengan kebutuhan penyintas.
Melalui koordinasi poswil, penerapan Joint Protocol, serta dukungan logistik dari TNI AL, IPCN, dan TNI AU, FOZ berharap respon lembaga-lembaga zakat tidak berhenti pada fase tanggap darurat, melainkan berlanjut hingga proses rehabilitasi dan pemulihan. Kolaborasi besar ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan layanan, menekan biaya distribusi, serta memastikan bantuan menjangkau titik-titik terdampak paling terpencil di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
