Multi-Stakeholder Forum Perkuat Kolaborasi Nasional untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Multi Stakeholder Forum

Forum Zakat, Jakarta — Pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu agenda prioritas nasional pada tahun 2026. Pemerintah Indonesia menargetkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai bagian dari pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai sektor, termasuk gerakan filantropi dan zakat.

Sebagai bagian dari kontribusi tersebut, Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Forum Zakat (FOZ), dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) menggagas Multi-Stakeholder Forum (MSF) Pengentasan Kemiskinan sebagai platform kolaboratif lintas sektor. Forum ini dirancang untuk mendorong pendekatan pengentasan kemiskinan yang lebih terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan melibatkan aktor filantropi, pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.

Sejak diluncurkan pada awal 2026, MSF telah membangun komitmen bersama melalui berbagai rangkaian proses, mulai dari diskusi sektoral, focus group discussion (FGD), hingga asesmen lapangan dan rembuk desa. Rangkaian tersebut menghasilkan rekomendasi program prioritas serta kerangka implementasi berbasis komunitas yang berorientasi pada penguatan kepemilikan masyarakat dan keberlanjutan program.

Sebagai langkah lanjutan, MSF akan menggelar Workshop Transisi Menuju Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan pada Jumat, 3 Juli 2026. Workshop ini bertujuan untuk menerjemahkan kerangka implementasi menjadi rencana operasional yang terukur dan siap dijalankan di tingkat desa. Selain itu, forum ini akan menyusun roadmap implementasi, memperjelas peran para pihak, serta merumuskan kebutuhan sumber daya dan strategi pendanaan program.

Workshop ini juga menjadi momentum penting untuk menyepakati langkah prioritas dalam 90 hari pertama implementasi, termasuk pembentukan mekanisme koordinasi dan struktur kelembagaan yang akan memastikan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Di sisi lain, gerakan zakat di Indonesia telah menunjukkan kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan melalui berbagai program berbasis pemberdayaan. Hal ini tercermin dalam ajang Zakat Award 2025 yang menghimpun lebih dari 140 portofolio program dari lembaga zakat di seluruh Indonesia.

Beragam inisiatif tersebut mencakup program ekonomi produktif, kesehatan, pendidikan, dakwah, hingga kemanusiaan. Beberapa contoh program yang berkontribusi langsung terhadap pengentasan kemiskinan antara lain:

  • Program Telurmoe oleh LAZISMU, yang berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan sektor peternakan berbasis komunitas.
  • Fish Bank Indonesia oleh Sinergi Foundation, yang mengembangkan model ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat berbasis sumber daya lokal.
  • Program Digitabilitas oleh Sahabat Mustahiq Sejahtera, yang mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas melalui pelatihan digital marketing dan keterampilan kerja berbasis teknologi.

Program Digitabilitas, misalnya, tidak hanya meningkatkan keterampilan peserta, tetapi juga berdampak pada peningkatan kepercayaan diri dan penghasilan. Peserta yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses kerja kini mampu mengembangkan usaha maupun bekerja di bidang digital, sehingga menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil.

Selain itu, program ini juga berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya penghapusan kemiskinan, pendidikan berkualitas, serta penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Melalui pendekatan kolaboratif seperti MSF dan penguatan portofolio program zakat, gerakan filantropi Indonesia terus menunjukkan peran strategis dalam mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu memperluas jangkauan manfaat, meningkatkan efektivitas program, serta menghadirkan solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Workshop MSF pada 3 Juli 2026 menjadi bagian penting dari upaya tersebut, sekaligus menandai transisi dari tahap perencanaan menuju implementasi nyata program pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia.